Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa pemerintah terhitung mulai tanggal 19 September 2018 telah mengumumkan registrasi CPNS untuk gugusan tahun 2018. Ada beberapa kategori pendaftar yang diterima yaitu pendaftar umum, pendaftar eks Honorer K2, Lulusan Cum Laude, Penyandang disabiltas, Putra orisinil Papua dn atlit yang berprestasi mengharumkan negara.
Hal ini tentu menjadi angin segar bagi tenaga honorer K2 yang selama bertahun-tahun berjuang meminta kepada pemerintah untuk diangkat otomatis menjadi PNS tanpa tes. Masalahnya yaitu pendftaran tes CPNS dibatasi usia, yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, sehingga hanya sedikit saja honorer K2 yang sanggup ikut mendaftar tes CPNS.
Untuk honorer yang tidak sanggup mengikuti tes CPNS, pemerintah berencana menunjukkan solusi berrupa P3K yaitu Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. Saat ini Pemerintah masih berproses menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ihwal P3K. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresiden (KSP) di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
RPP ihwal P3K sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu usang akan segera ditandatangani Presiden,” ujar Moeldoko. Namun demikian penyelesaian permasalahan tenaga honorer tersebut, berdasarkan Moeldoko tetap harus mengutamakan unsur kualitas tanpa mengabaikan aspek psikologis dari para tenaga honorer.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana memberikan bahwa RPP P3K yang segera digarap Pemerintah salah satunya berfokus pada administrasi P3K dan dari sisi kualitas pengisi jabatan P3K. “Dan jikalau nantinya tenaga honorer manjadi P3K, kualitas SDM dari eks honorer KII ini sangat diharapkan untuk menjamin dunia pendidikan dan kesehatan mempunyai SDM yang sanggup menunjukkan pelayanan yang baik,” ujar Kepala BKN.
Dalam RPP P3K terdapat beberapa unsur penting, di antaranya: diawali perhitungan kebutuhan pengisi jabatan P3K, seleksi untuk menjadi P3K, dan perihal kontrak kerja yang rencananya sanggup mencapai usia 1 tahun sebelum masa pensiun atau dengan kata lain masa kerja P3K sanggup sama dengan PNS. “Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang sanggup mengikuti seleksi nantinya yaitu eks KII yang tidak sanggup mengikuti seleksi CPNS 2018 ini alasannya yaitu terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia akseptor sanggup diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”.
Konferensi Pers juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyambut baik planning tersebut. Pihaknya meminta guru honorer untuk kembali mengajar dengan baik dan membina anak didik di sekolah. “RPP ihwal P3K merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap para guru honorer dan dunia pendidikan. Diharapkan PP tersebut nantinya sanggup menjadi solusi permasalahan guru honorer yang ada selama ini” kata Muhadjir