Gurumaju.com - Beberapa Waktu yang lalu, Admin melaksanakan pembayaran pajak untuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dimana kini telah memakai Aplikasi dari dirjen pajak yaitu Surat Setoran Elektronik atau SSE. Seperti biasa Admin masuk pada laman http://sse.pajak.go.id/. ternyata sehabis admin buka laman tersebut, terdapat info bahwa laman tersebut telah dialihkan ke alamat http://sse3.pajak.go.id/. dan sehabis Admin baca petunjuknya ternyata laman http://sse3.pajak.go.id/ yaitu versi update dari Surat Setoran Elektronik (SSE).
Meskipun telah dialihkan ke alamat alamat lain, alamat yang usang juga masih sanggup digunakan namun untuk tampilannya masih menyerupai yang sebelumnya berbeda dengan versi laman update tampilan dalam pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE) berbeda dengan versi sebelumnya.
Nah, pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan pengalaman admin dalam melaksanakan pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE) tahun 2017 menyerupai yang telah saya utarakan diawal paragraf tersebut diatas. silahkan untuk menyimak bagi Anda yang akan melaksanakan pengisian SSE Tahun 2017.
2. kemudian masuk ke halaman dashbord dan silahkan pilih sajian Isi SSE.
3. Silahkan isikan jenis pajak, Jensi Setoran, Masa Pajak Tahun Pajak dan juga Jumlah Setoran pada masing-masing Field. kalau semua dirasa telah lengkap, silahkan klik tombol Simpan.
4. Jika data yang Anda isikan diatas sudah benar, maka akan muncul tombol Kode Billing, silahkan untuk mengklik tombol Kode Billing tersebut.
5. Maka Kode billing akan secara otomatis akan di-generate oleh sistem, dan instruksi billing akan muncul. kalau telah muncul langkah selanjutnya ialah silahkan lakukan pencetakan pada tombol Cetak.
6. Selesai, silahkan untuk melaksanakan pembayaran pajak pada tempat-temapat yang telah ditentukan.
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Cara Pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE) Tahun 2017" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin memperlihatkan masukan silahkan menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami biar bermanfaat, salam Pendidikan…
Gurumaju.com – Selamat jumpa lagi dengan Admi gurumaju.com . Sejak munculnya DJP Online ( Derektorat Jendral Pajak Online), melaporkan SPT Tahunan pajak menjadi makin mudah. Kita tidak perlu lagi antri di kantor pajak atau bahkan memakai jasa kurir yang beresiko gagal lapor. Membayar pajaknya pun lebih gampang dan tidak perlu l
agi mengantri di kantor pos. Semuanya itu sanggup lewat DJP online.
Yang perlu Anda siapkan untuk mendaftar di DJP online adalah:
Nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Email Aktif yang sanggup anda buka
EFIN
Untuk Anda yang belum memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number), silahkan Anda tiba ke kantor pajak pribadi untuk melaksanakan aktivasi EFIN. Anda hanya Cukup membawa fotokopi KTP dan fotokopi NPWP saja.Isikan formulir yang diperlukan untuk aktivasi EFIN.
Sebelum pulang dari kantor pajak, Silahkan tanyakan kembali ke petugas pajak untuk meyakinkan bahwa EFIN anda telah benar-benar aktif. EFIN ialah nomor unik yang akan anda pakai ketika mendaftar di DJP online, lupa password, dan lupa email. Simpan baik-baik EFIN tersebut.
Oh ya di beberapa kota-kota besar, untuk Loket EFIN juga tersedia di mall - mall besar. Silahkan Anda cek twitter kantor pajak terdekat anda, di Semarang ada di mall ciputra, paragon, dan j4va mall. Mulai pukul 09.00, biasanya hingga malam.
Setelah Anda mempunyai EFIN maka silahkan ke Tutorial Berikutnya yaitu Mendaftar DJP Online.
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Cara Mendapatkan EFIN Untuk Pelaporan SPT Efiling Tahun 2017" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin memperlihatkan masukan untuk menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami biar bermanfaat, salam Pendidikan…
Gurumaju.com – Selamat jumpa lagi dengan Admi gurumaju.com . Sejak munculnya DJP Online ( Derektorat Jendral Pajak Online), melaporkan SPT Tahunan pajak menjadi makin mudah. Kita tidak perlu lagi antri di kantor pajak atau bahkan memakai jasa kurir yang beresiko gagal lapor. Membayar pajaknya pun lebih gampang dan tidak perlu lagi mengantri di kantor pos. Semuanya itu sanggup lewat DJP online.
Setelah sebelumnya Admin memperlihatkan cara Mendapatkan EFIN. maka sesudah Anda mendapat EFIN langkah selanjutnya ialah Anda akan memakai EFIN Tersebut untuk mendaftarkan Ke DJP Online.
Yang perlu Anda siapkan untuk mendaftar adalah:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Email Aktif
EFIN (yang telah anda miliki)
Da Berikut Langkah-Langkahnya: 1. Silahkan kunjungi laman djponline.pajak.go.id/registrasi Pada laman tersebut silahkan Isikan NPWP dan EFIN Anda. Kemudian silahkan isi captcha arahan keamanan sesuai goresan pena yang muncul diatasnya. Selanjutnya klik tombol Verifikasi. Note:Untuk Pengisian NPWP harus ditulis angka saja, tanpa titik maupun tanda strip.
Beberapa penyebab gagal pada tahap verifikasi yang sering terjadi:
NPWP tidak valid : Mungkin Anda salah mengetikan NPWP atau lainnya EFIN belum aktif : Silahkan tiba ke KPP terdekat untuk mengaktifkan Efin Untuk Langkahnya Klik DISINI NPWP Sudah terdaftar : Solusinya ialah, silahkan kunjungi djponline.pajak.go.id/resetpass disitu terdapat goresan pena lupa email klik ya dan masukkan email anda. Kemudian Masukkan NPWP, EFIN, E-mail, dan arahan keamanan kemudian klik Tombol submit. Kira-kira sekitar 3 menit kemudian Silahkan buka email yang Anda gunakan tadi, Silahkan klik linknya dan buatlah password baru. Maka dengan cara demikian, Anda tidak perlu mendaftarkan diri lagi.
2. Langkah Selanjutnya akan muncul nama Anda, Silahkan masukkan email dan No. HP yang aktif, arahan keamanan dan juga password. 3. Klik tombol simpan. Jika berhasil akan muncul goresan pena pendaftaran berhasil, Silahkan cek email Anda.
4. Buka email anda dan klik link aktivasi. Jika sukses akan muncul goresan pena : aktivasi akun berhasil, silahkan klik tombol ok untuk ke sajian login.
Jika Anda masih resah dengan langkah-langkah yang Admin berikan diatas, silahkan Anda lihat Video Resmi dari Direktorat Jendral Pajak bagaimana cara melaksanakan pendaftaran DJP Online. pribadi lihat video dibawah ini.
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Cara Mendaftar DJP Online Lengkap dengan Gambar & VIdeo Resmi" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin memperlihatkan masukan untuk menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami biar bermanfaat, salam Pendidikan…
Gurumaju.com – Seperti yang Admin alami sendiri alasannya yaitu jangka waktu pelaporan 1 tahun maka Admin lupa atau bahkan hilang untuk password sehingga lupa ketika Admin akan melaksanakan pelaporan Efiling Pajak Tahun 2017 untuk masa pelaporan tahun 2016. terdapat cara gampang untuk kita melaksanakan reset password jikalau lupa password yang kita miliki pada akun Efiling Pajak Tahun 2017. alasannya yaitu tanpa Password kita tidak sanggup melaksanakan login pada Aplikasi Efiling pajak sehingga kita tidak sanggup melaksanakan pelaporan Efiling Pajak.
Dibawah ini Admin memperlihatkan Artikel Langkah-langkah gampang dalam mereset Password Efiling Pajak, Silahkan disimak:
Kemudian pada laman login tersebut, silahkan scrool kebawah dan temukan Klik Disini Pada Lupa Password. (Lihat Gambar)
Pada laman berikutnya Anda diminta untuk memasukkan:
NPWP :
EFIN :
Jika Anda lupa Alamat Email yang dahulu dipakai untuk mendaftar, silahkan Beri Ceklish pada Lupa Email. maka akan muncul kotak untuk Anda mengisikan Alamat Email Anda yang baru.
Kemudian Masukkan Kode keamanan.
Jika dirasa telah lengkap pengisian nya silahkan Anda Klik Tombol Submit.
Kemudian buka Tab gres pada browser Anda kemudian buka email yang Anda masukkan tadi maka dalam beberapa ketika akan menerima kiriman email dari Efilingpajak.go.id pada kontak masuk. silahkan Anda buka dan klik alamat yang diberikan untuk melaksanakan reset password. (lihat gambar)
Setelah Anda klik tautan yang diberikan pada Email masuk Anda, maka Anda akan dibawa pada laman Formulir Perubahan Password DJP Online.
Silahkan isi data-data yang diharapkan seperti:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Email
Password Baru
Konfirmasi Password
Isikan juga instruksi Keamanan.
Setelah dirasa Lengkap, silahkan untuk melanjutkan dengan mengklik Tombol Simpan.
Jika berhasil maka akan muncul Popup yang menyatakan: Password anda telah berhasil diubah.
Terima kasih atas perhatiannya, supaya kita semakin taat dalam membayar pajak dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Cara Reset/Ganti Password pada Efiling pajak 2017" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin memperlihatkan masukan silahkan menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami supaya bermanfaat, salam Pendidikan…
Gurumaju.com - Pada kali ini kembali lagi membahas mengenai pajak online oleh direktorat Jendral Pajak (DJP Online), dimana pada artikel ini Admin akan mengupas tuntas dari kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki E-Form, yaitu fitur gres yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP Online).
Dan dibawah ini akan Coba Admin jelaskan dari Kelebihan dan juga Kekurangan/Kelemahan dari Pelaporan SPT dengan Menggunakan layanan E-Form ini.
Kelebihan dari E-Form adalah:
1. Kelebihan E-Form di bandingkan dengan efiling ialah jikalau koneksi putus data kita tidak hilang, niscaya tersimpan. pastinya sesuai jargon E-Form.
Jargon E-Form ialah : ngisinya offline, lapornya online
2. Anda Tidak perlu menciptakan csv menyerupai espt 1770 OP 3. Daftar harta dan keluarga di tahun kemudian otomatis muncul, sama menyerupai efilling 4. Tampilannya menyerupai SPT, jadi pastinya lebih ringkas. diatas ialah beberapa kelebihan dari penggunaan E-Form yaitu fitur gres yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak Online. dan untuk kekurangan/kelemahan dari E-Form DJP Online ini ialah menyerupai yang admin berikan dibawah ini.
Hanya sanggup lewat laptop/PC dan harus menginstall Aplikasi viewer terlebih dahulu.
Bagi Anda yang belum pernah mengisi SPT secara manual, memakai e form mungkin agak susah.
E-Form Hanya sanggup untuk pengisian masa pajak tahun 2016 dan sesudahnya.
Ada dokumen PDF yang harus diupload (ya meskipun dalam proses pembuatan pdf ini tidak hingga 5 menit, namun cukup menyita waktu juga…)
dan begitulah kira-kira kekurangan atau kelemahan dari penggunaan E-Form dari DJP Online ini, untuk artikel selanjutnya Admin akan coba praktikkan cara melaksanakan pelaporan SPT memakai E-Form dari DJP Online ini dan hanya akan Admin share di gurumaju.com. jadi jangan kelewatan untuk artikel selanjutnya ya….
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Kelebihan dan Kekurangan dari E-Form, Fitur Baru DJP Online" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin menunjukkan masukan silahkan menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami supaya bermanfaat, salam Pendidikan…
Nasabah Bersaldo Minimal Rp 200 Juta Wajib Lapor Ke Ditjen Pajak
Gurumaju.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK No. 70 Tahun 2017 sebagai turunan dari Perpu No. 1 Tahun 2017 wacana Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Dalam PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut mengatur wacana mekanisme dalam pelaporan isu keuangan pada ditjen Pajak terkait dengan diberlakukannya Automatic Exchange of Information (AEol) atau Otomasisasi Keterbukaan Informasi yang resmi akan diberlakukan mulai tahun depan.
Isi dalam PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut dialah menyebutkan bahwa Ditjen Pajak sanggup mengakses data keuangan para nasabah perbankan baik absurd maupun domestik secara otomatis. jalan masuk isu keuangan tersebut diwajibkan untuk para nasabah yang dengan nilai minimal saldo Rp. 200.000.000 untuk nasabah dalam negeri, sedangkan untuk nasabah luar negeri (asing) dikenakan wajib lapor tanpa batasan minimal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pengenaan wajib lapor oleh nasabah yang dengan minimal nilai saldo Rp. 200.000.000 tersebut tidak dimaksudkan untuk mengincar penerimaan pajak lebih banyak. namun menurutnya, batasan saldo tersebut ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
Menteri Sri Mulyani mengatakan, para nasabah dengan saldo rekening minimal Rp 200 juta, pada umumnya yakni pembayar pajak yang baik. Mereka membayar pajak penghasilan yang telah langsung dipotong dari pendapatannya tersebut. Sehingga, beliau menekankan bahwa untuk para pemilik rekening dengan batasan saldo tersebut tidak usah khawatir.
"Jadi, bergotong-royong masyarakat tidak perlu khawatir. Namun, bagi pemerintah, isu itu penting untuk mendapat data mengenai keseluruhan potensi perpajakan dari sisi berapa tax payer, dari sisi aset, dan lainnya. Jadi, informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia,"Ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo, bahwa keputusan pemerintah untuk memutuskan batasan saldo minimal Rp200.000.000 tersebut cukup beresiko. Menurutnya, batasan saldo tersebut cukup rendah, sehingga kewajiban lapor tersebut sanggup menyasar Wajib Pajak dalam jumlah besar. Dikhawatirkan Ditjen Pajak justru malah kuwalahan mengolah data keuangan yang cukup banyak tersebut.
"Secara sosio-psikologis kurang bagus. Karena terkesan akan menyasar kelas menengah lagi. Bisa-bisa tujuan besarnya malah tidak tercapai. Jangan hingga ada kesan mau berdiri database tapi semuanya dijaring. Ongkos manajemen juga jadi mahal. Seharusnya minimal Rp 500.000.000 sudah moderat sebagai batas bawah,"katanya.
Sumber : JPNN
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Nasabah Bersaldo Minimal Rp 200 Juta Wajib Lapor Ke Ditjen Pajak" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin menunjukkan masukan silahkan menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami supaya bermanfaat, salam Pendidikan… Sumber http://www.gurumaju.com
Gurumaju.com – Pemerintah Akhirnya merevisi keputusan wacana batas minimal saldo di rekening untuk dilaporkan di ditjen Pajak, menyerupai yang diketahui bahwa semula batas minimal saldo ialah Rp. 200.000.000 sekarang menjadi sebesar Rp. 1 Milyar.
Dalam Keterangan Pers Tertulis Kementerian keuangan yang diterima di Jakarta, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil mendapatkan masukan dari elemen masyarakat dan pemangku kepentingan supaya kebijakan minimal saldo yang dilaporkan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan.
Selain itu juga, supaya kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan terhadap pelaku perjuangan mikro, kecil dan menengah serta memperhatikan aspek fasilitas administratif untuk forum keuangan dalam melakukan laporan keuangan tersebut.
Dengan berubahnya batasan saldo minimum di rekening menjadi Rp. 1 milyar tersebut, Saat ini jumlah rekening yang wajib dilaporkan yaitu sekitar 496 ribu rekening atau sekitar 0,25 persenya dari seluruh rekening yang ada di perbankan ketika ini.
Dijelaskan kembali bahwa Tujuan pelaporan info keuangan ini ialah untuk mendapatkan info yang lebih lengkap tentunya, sesuai standar internasional, sehingga Indonesia sanggup berpartisipasi dalam pertukaran info keuangan dengan negara lain.
Pemerintah juga telah menyatakan bahwa akan menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan forum keuangan kepada Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak).
Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 wacana Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Ketentuan aturan tersebut dibutuhkan alasannya yaitu Negara Indonesia akan menghadapi periode keterbukaan info keuangan untuk keperluan kolaborasi perpajakan internasional (AEOI) yang siap diikuti oleh 140 negara di dunia.
Sumber : Antara
Perhatian: Sebelum menutup Artikel "Revisi Batas Minimum Saldo dari Rp200 Juta Menjadi Rp1 Milyar" ini, Silahkan Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin memperlihatkan masukan silahkan menuliskannya di kolom komentar, Admin dengan bahagia hati untuk meresponnya.
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami semoga bermanfaat, salam Pendidikan… Sumber http://www.gurumaju.com
Gurumaju.com -Lapor SPT Tahunan 2019 Online, Efiling yakni cara melaporkan SPT anda yang dilakukan secara online, cepat, dan gratis. Cara pelaporan ibarat ini sangat memudahkan kita alasannya dengan cara ini kita tidak perlu lagi antri di Kantor pajak, tidak ribet, dan juga sanggup dilakukan di mana saja serta kapan saja, yang penting Anda terkoneksi dengan internet.
Artikel kali ini akan membahas mengenai pengisian efiling pajak 1770SS tahun ini, yang telah Admin lengkapi dengan gambar dan juga video dengan cita-cita untuk memudahkan Anda para pengunjung gurumaju.com gampang dalam memahami tutorial ini.
Apakah Anda termasuk dalam kategori pelaporan Efiling 1770SS (Sangat Sederhana) a. Penghasilan Anda setahun kurang dari 60 juta b. Pekerjaan Anda yakni Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/polri, atau Pegawai BUMN/BUMD c. Anda Bukan Pengusaha atau pekerjaan bebas Jika anda memenuhi kriteria di atas, maka Anda teruskan untuk membaca tutorial Pelaporan Efiling 1770 SS ini.
Terdapat tiga langkah yang harus Anda ikuti 1. Isi Data Formulir 2. Isi Data SPT 3. Kirim SPT
Setelah Anda melaksanakan login, silahkan klik salah satu goresan pena efiling. Tulisan tersebut berwarna hijau, kadang ada di sebelah kiri atau kanan. ( silahkan lihat gambar)
Klik salah satu goresan pena buat SPT yang terdapat pada laman tersebut. (Lihat gambar)
Jawab Pertanyaan yang ada, Admin contohkan contohnya (lihat gambar dibawah): 1) TIDAK melaksanakan usaha/pekerjaan bebas 2) TIDAK pisah harta 3) YA, kurang dari 60 juta. Kemudian klik SPT 1770 SS
Silahkan Isikan data formulir Anda. dan silahkan Pilih tahun pajak yang ingin Anda laporkan, pilih status SPT, kemudian klik tombol Berikutnya.
Untuk status SPT: Misalnya, anda ingin melaporkan SPT tahun 2016. Jika Anda belum pernah melaporkan SPT untuk tahun tersebut, pilih NORMAL. Jika sudah pernah, dan sudah mendapatkan tanda terima tetapi ingin membetulkan silahkan pilih Pembetulan.
2. Isi Data SPT Lengkapi semua isian bab A. Sesuaikan dengan bukti potong A1/A2 yang Anda miliki. Jika telah selesai, silahkan klik tombol Berikutnya.
Isikan juga pada Bagian B.jika Anda mempunyai penghasilan yang dikenai PPh final dan PPH yang tidak termasuk objek pajak. Jika tidak ada, pribadi klik tombol Berikutnya.
Setelah itu, silahkan Isikan jumlah total harta dan kewajiban/utang yang anda miliki pada bab C. Isikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. angka pada gambar hanyalah contoh. Setelah itu kik tombol Berikutnya.
Kemudian silahkan Baca pernyataan yang ada. Silahkan klik /centang pada goresan pena setuju. Kemudian klik tombol Berikutnya.
3. Kirim SPT Langkah selanjutnya yakni mengirim SPT. Anda klik goresan pena di sini kemudian pilih email (tahun ini DJP belum mendukung pengiriman melalui nomor HP).
Setelah langkah diatas selesai, silahkan Buka email anda, kemudian copy/salin atau catat isyarat verifikasi yang masuk pada email Anda.
Silahkan pastekan atau tulis isyarat verifikasi yang Anda dapatkan dari Email Anda tersebut di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya klik kirim
Jika berhasil, Anda akan otomatis dibawa kelaman daftar SPT. Anda juga sanggup membuka email untuk melihat atau mencetak tanda terima SPT Tahunan Anda.
Untuk Pengisian Efiling Pajak Tahun 2019 atau SPT Tahunan 1770S sanggup melihat Video tutorial dibawah ini:
Terima kasih atas perhatian Anda, supaya dengan fasilitas ini wajib pajak semakin rajin untuk melaporkan pajak…
Jika merasa artikel ini bermanfaat, Silahkan untuk meng-KLIK tombol Share yang telah Admin sediakan dibawah ini baik melalui Facebook, Twitter maupun Google Plus Agar Anda juga menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain...
Sekian dari kami supaya bermanfaat, salam Pendidikan…
Gurumaju.com – Download Aplikasi Bukti Potong Formulir 1721 A2 untuk Guru Format Excell atau Isian Untuk formulir 1721 – A2 yang biasanya ditandatangani oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimasing masing Kabupaten / kota di daerah Anda.
Laporan SPT Pajak Tahunan untuk Guru khususnya harus dilakukan, biasanya tamat periode pelaporan melalui Situs DJP Online pada tanggal 31 Maret setiap Tahun setelahnya, maksudnya jikalau Anda akan melaksanakan Pelaporan SPT Pajak untuk tahun 2018 maka Masa tamat pelaporan yakni tanggal 31 Maret 2019, dan begitu seterusnya setiap tahunnya. Untuk Tutorial Cara melaksanakan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Untuk Guru baik untuk 1770SS Maupun 1770S sanggup Anda lihat pada Postingan sebelumya LIHAT DISINI.
Sebelum melaksanakan Pelaporan Pajak atau SPT Pajak Tahunan melalui E-Filling yang telah disediakan pemerintah secara Online, maka Guru wajib menciptakan atau mempunyai Formulir 1721 A2 atau Bukti Potong Formulir 1721-A2 yang biasanya didapatkan dari Dinas terkait, atau juga Anda pada Membuatnya sendiri memakai Aplikasi Khusus yang telah dirancang untuk menciptakan Formulir 1721 A2. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan Bukti Potong untuk Guru yang telah Sertifikasi, Nonsertifikasi ataupun yang belum sertifikasi.
Bagi rekan-rekan guru yang memerlukan Formulir untuk melaksanakan Input SPT Masa Tahun untuk para Guru PNS baik yang sudah Sertifikasi, Nonsertifikasi maupun yang belum sanggup mend0wnl0adnya melalui tautan dibagian bawah artikel ini. perlu diketahui bahwa untuk mengluarkan Formulir 1721-A2 ini akan lebih gampang jikalau kita memakai Format excel sehingga untuk nilai yang muncul dalam formulir 1721-A2 akan otomatis melalui inputan yang telah di input sebelumnya.
Dalam Video tutorial perihal TUTORIAL e-Filing 2019 : PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770S Untuk GURU yang telah Admin Upload di Youtube Guru Maju ada salah satu rekan yang meminta file aplikasi exel untuk mendapat formulir 1721-a2. Sehingga pada artikel ini Admin menanggapi komentar dari Youtube Guru Maju yang telah request Aplikasi Excel untuk memperoleh Formulir 1721-A2 tersebut.
Untuk Penggunaan Aplikasi Bukti Potong Untuk mendapat Formulir 1721 – A2 ini sudah Admin lengkapi dengan Video tutorial yang tentunya akan memudahkan bagi rekan-rekan yang galau dalam penggunaan Aplikasi Bukti Potong untuk mendapat Formulir 1721 A2 dalam format Excel ini. Silahkan cek Video Tutorial untuk penggunaan Aplikasi Bukti Potong untuk mendapat Formulir 1721 A2 ini melalui akun Youtube Guru Maju, dan jangan lupa berikan Komentar, Like dan juga bantu Channel Guru Maju untuk menunjukkan Subscribe.
Silahkan bagi Rekan-rekan guru yang membutuhkan Aplikasi Bukti Potong Formulir 1721 A2 Untuk Guru Format Excel yang Admin berikan ini, silahkan untuk mend0wnl0adnya melalui tautan dibawah ini:
Demikian isu mengenai Aplikasi Bukti Potong Formulir 1721 A2 Untuk Guru Format Excel yang sanggup Admin bagikan. Terima Kasih telah berkunjung, agar sanggup bermanfaat untuk kita semua.
Wah, ngga terasa udah bulan Maret aja ya? Mungkin untuk kebanyakan orang bulan Maret mempunyai arti yang beragam, tapi untuk angkatan kerja, bulan Maret juga berarti bulan terakhir untuk melaporkan pajak-pajak yang wajib kita bayarkan di tahun sebelumnya. Nah, untuk kalian yang gres bergabung dengan dunia kerja, mungkin pajak merupakan misteri tersendiri. Mungkin kalian galau soal proses perpajakan ini. Jangan khawatir! Bulan ini tim Jojonomic telah mengumpulkan aneka macam isu seputar pajak yang dapat membantu kalian.
Minggu ini yuk kita mulai dengan NPWP. Sebetulnya NPWP itu apa sih? Gimana cara membuatnya? Apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita simak infografis berikut ini.
Apa kalian sudah punya NPWP? Kalau belum, belum terlambat untuk menciptakan NPWP kini lho. Ikuti saja petunjuk di atas untuk melaksanakan pendaftaran. Untuk ahad selanjutnya, kita akan mulai membahas soal SPT. Jadi, jangan lewatkan postingan Jojonomic berikutnya ya!
Dalam mengelola sebuah usaha, seringkali kita membutuhkan sebuah kantor. Kantor ini, pada umumnya, mempunyai lokasi fisik dalam bentuk bangunan. Jika begitu, tentu saja kau harus mengetahui aturan dan aturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut. Salah satu hal yang wajib kau ketahui yakni perihal pajak—disebut juga Pajak Bumi dan Bangunan. Semua pihak yang mempunyai objek pajak bumi maupun bangunan wajib membayar pajak ini, tapi sebetulnya bagaimana sih ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan ini? Yuk, kita simak informasi berikut ini!
Apa itu Pajak Bumi dan Bangunan?
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul alasannya adanya laba dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau tubuh yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Jadi, kalau kau menetap atau mengelola bisnis di suatu bangunan, kau wajib membayarkan PBB yang berlaku. Pajak ini bersifat kebendaan, yang artinya besarannya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang bersangkutan.
Nah, mungkin kini kau bertanya-tanya, “Apa sih objek bumi dan objek bangunan?” Objek bumi terdiri dari sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang. Sementara itu, objek bangunan terdiri dari rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, sentra perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang dan jalan tol. Jika kau mempunyai satu—atau lebih—dari contoh-contoh di atas, maka kau yakni yang disebut juga sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
Apa sih sebetulnya subjek PBB? Subjek Pajak Bumidan Bangunan yakni orang pribadi dan/atau organisasi yang secara faktual mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, mempunyai bangunan, menguasai bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jika kau mempunyai sebuah ladang/tanah atau bangunan/gedung, maka kau pun termasuk salah seorang subjek pajak yang wajib membayarkan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Apa Saja yang Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan?
Meskipun sesuatu termasuk ke dalam contoh-contoh objek bumi dan objek bangunan, belum tentu ia termasuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut yakni beberapa pola objek bumi dan objek bangunan yang tidak diwajibkan Pajak Bumi dan Bangunan:
Objek bumi atau bangunan yang dipakai semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional—tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
Objek bumi atau bangunan yang dipakai sebagai kuburan, peningggalan purbakala atau hal sejenis
Objek bumi atau bangunan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
Objek bumi atau bangunan yang dipakai oleh perwakilan diplomatik, konsultan menurut asas perlakuan timbal balik
Objek bumi atau bangunan yang dipakai oleh tubuh atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan
Undang-Undang Apa Saja yang Mengatur ihwal Pajak Bumi dan Bangunan?
Ada beberapa undang-undang dalam konstitusi Indonesia yang mengatur ihwal pemungutan dan mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan. Mengetahui peraturan-peraturan yang tertera ini sangat penting bagi kita—terutama perusahaan—agar tidak terkena denda. Berikut yakni undang-undang yang mengatur ihwal Pajak Bumi dan Bangunan:
UU No. 12 Tahun 1994 ihwal Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 ihwal Pajak Bumi dan Bangunan mengatur semua ihwal pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan
UU No. 28 tahun 2009 ihwal Pajak dan Retribusi Daerah membahas kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota.
Undang-undang yang sama mengatur Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan dan Perkebunan (PBB P3) di bawah wewenang pemerintah sentra melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Cara dan Ketentuan Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Kalau kau mempunyai objek bumi atau bangunan yang terkena Pajak Bumi dan Bangunan, kau wajib melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dari objek tersebut. Cara mendaftarkannya cukup sederhana, tapi kau perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada sehubungan dengan registrasi itu. Dengan begini, harapannya, kau tidak akan merasa kebingungan dalam mendaftarkannya. Berikut yakni mekanisme registrasi objek PBB:
Datangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang mengatur kawasan objek pajakmu terletak
Isi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sanggup kau dapatkan di KPP atau KP2KP tersebut secara gratis
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Objek Pajak
Dalam proses registrasi objek pajak bumi dan/atau bangunan milikmu, ada sejumlah hak dan kewajiban yang kau miliki sebagai subjek pajak. Ketahuilah hak dan kewajiban yang kau miliki, biar tidak terjadi kesalahpahaman sekaligus kecurangan yang tidak diinginkan.
Hak Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Objek Pajak
Formulir SPOP tersedia GRATIS di KPP, KP2KP dan tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah—jangan hingga kau diminta membayar untuk ini
Kamu berhak mendapat klarifikasi atau keterangan ihwal tata cara pengisian dan penyampaian kembali SPOP pada KPP dan KP2KP
Kamu berhak mendapat tanda terima pengembalian SPOP dari KPP atau KP2KP
Kamu boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP kalau terdapat kesalahan dalam pengisian, tapi harus disertai dengan fotokopi bukti sah sertifikat tanah, sertifikat jual beli tanah dan lain sebagainya
Kamu berhak menunjuk pihak lain selain karyawan DJP sebagai tanda kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP, dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus disertai materai
Kamu berhak mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah
Kewajiban Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Objek Pajak
Kamu wajib mendaftarkan objek pajak, dengan cara mengisi SPOP
SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, sehingga sanggup dibaca dan tidak mengakibatkan kesalahpahaman, sesuai dengan keadaan yang bekerjsama dan terisi seluruhnya, kemudian ditandatangani (dan melampirkan surat kuasa khusus bila diwakilkan)
Kamu wajib memperlihatkan atau memberikan kembali SPOP yang telah diisi ke KPP atau KP2KP paling lambat 30 hari setelahnya
Kamu wajib melaporkan perubahan data atas objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP dengan mengisi kembali SPOP dan melampirkan dokumen pendukung
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Setelah mengetahui pengertian, dasar hukum, subjek dan objek PBB, kini saatnya kita mengulas ihwal dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Singkatnya, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yakni Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Apa itu NJOP? NJOP yakni harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah, yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Beliau memutuskan harga-harga tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari bupati dan walikota setempat.
Dalam memutuskan NJOP tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Untuk NJOP Bumi, dasar penetapannya yakni letak, pemanfaatan, peruntuhan dan kondisi lingkungan. Sementara itu, penetapan NJOP Bangunan dipengaruhi oleh materi yang dipakai di dalam bangunan, rekayasa, letak dan kondisi lingkungan. Namun bagaimana kalau tidak terjadi transaksi jual beli? Untuk itu pun ada dasar penetapan NJOP-nya, yakni sebagai berikut:
Perbandingan harga dengan objek lainnya — yaitu objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan dan mempunyai fungsi yang sama, atau objek lain sebagai citra yang kurang lebih sanggup mendekati nilai objek pajak
Nilai Perolehan Baru — dengan cara menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak, dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, contohnya pada kondisi fisik objek
Nilai Jual Pengganti — menurut hasil produk objek pajak, dengan kata lain nilai jual didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri
Selain NJOP, ada pula yang disebut dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJOPTKP yakni batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya di masing-masing wilayah memang cenderung berbeda-beda. Meskipun begitu, menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, NJOPTKP untuk setiap kawasan di kabupaten/kota ditetapkan setinggi-tingginya senilai Rp 12.000.000,- dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 Tahun Pajak.
Jika wajib pajak mempunyai lebih dari 1 objek pajak, maka yang sanggup atau mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak sanggup digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki.
Sementara itu, NJKP yakni dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang. Dengan kata lain, NJKP merupakan serpihan dari NJOP.
Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:
Objek pajak perkebunan sebesar 40%.
Objek pajak pertambangan sebesar 40%.
Objek pajak kehutanan sebesar 40%.
Objek pajak lainnya menyerupai Pedesaan dan Perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni:
Jika NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 40%.
Sedangkan, kalau NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00, persentase NJKP sebesar 20%.
Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan
Nah, kini kau sudah tahu semua prosedur, ketentuan dan persenannya. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau kau tidak tahu menahu cara menghitung pajak yang harus kau bayarkan. Oleh alasannya itu, yuk kita kini melihat bagaimana cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan!
Pada dasarnya, perhitungan PBB yakni perkalian tarif 0,5% dengan NJKP yang sudah dijelaskan di atas. NJKP sendiri merupakan 20% dari NJOP. Apakah sudah cukup jelas?
Misalnya NJOP suatu objek yakni Rp 4.000.000. Maka berapa jumlah PBB yang harus dibayarkan? Berikut yakni penghitungannya.
Pertama, kita harus hitung terlebih dahulu NJKP-nya: NJKP: 20% x Rp 4.000.000,- = Rp 800.000,-
Lalu kini kita hitung PBB-nya: PBB: 0,5% x Rp 800.000,- = Rp 4.000,-
Baiklah, itu yakni cara sederhana menghitung besaran PBB, tapi bagaimana kalau penghitungan ini kita implementasikan di kehidupan nyata? Coba kita gunakan rumus ini di situasi tertentu!
Anggap saja kau mempunyai rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Misalkan harga bangunan tersebut yakni Rp 500.000, sementara harga tanah tersebut yakni Rp 1.000.000. Makara berapakah PBB yang harus kau bayarkan?
Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya:
Bangunan: 50 x Rp500.000 = Rp25.000.000 Tanah: 100 x Rp 1.000.000 = Rp100.000.000
Kedua, kita hitung NJOP nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah:
Nilai Bangunan: Rp25.000.000 Nilai Tanah: Rp100.000.000 ————————————— + Rp. 125.000.000
Terakhir, sehabis diketahui NJOP nya, kita sanggup pribadi menghitung PBB nya: NJKP: 20% x Rp125.000.000 = Rp25.000.000 PBB: 0,5% x Rp 25.000.000 = Rp125.000
Nah, kini kau tahu deh besaran PBB yang harus kau bayarkan. Praktis bukan? Tentu saja, cara paling gampang untuk mengetahui berapa Pajak Bumi dan Bangunan yang harus kau bayarkan, kau sanggup mengusut saja tagihan PBB milikmu. Bagaimana caranya?
Cara Memeriksa Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebetulnya kau sanggup mengambil tagihan PBB yang berupa SPPT biasanya di kecamatan atau kelurahan, bahkan sanggup pribadi dari Ketua RT masing-masing. Biasanya pihak kecamatan atau kelurahan telah menyerahkan SPPT tersebut melalui Ketua RW, yang menyerahkannya ke pihak RT setempat. Selain itu, kau juga sanggup menanyakan ihwal SPPT di kantor pajak terkait.
Mengikuti perkembangan zaman yang sudah beralih ke dunia digital, kini tagihan PBB pun sanggup dicek secara online. Meskipun ini gres sanggup diakses untuk daerah-daerah tertentu saja, metode ini niscaya sanggup jauh lebih memudahkanmu untuk mengusut tagihanmu kapanpun dan dimana pun kau berada. Lebih enak, bukan?
Dengan memakai tagihan online, kau juga sanggup mengecek tagihan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya—apakah sudah terlunasi atau belum, misalnya. Situs pajak tersebut akan menyajikan tagihan pembayaran pajakmu secara lengkap dari tahun ke tahun. Selain itu, tagihan online ini juga memungkinkanmu untuk mengecek apakah suatu bangunan pajaknya sudah lunas atau belum, ketika kau ingin membelinya. Dengan begitu, kau tidak perlu takut terjerat sengketa dengan pemilik bangunan sebelumnya.
Website yang ada untuk mengecek tagihan Pajak Bumi dan Bangunan per wilayahnya berbeda-beda, namun rata-rata mempunyai mekanisme yang serupa. Biasanya terdapat Nomor Objek Pajak (NOP) yang harus dimasukkan. Setelah NOP dimasukkan, kau sanggup menentukan tagihan PBB tahun berapakah yang ingin kau lihat. Di situ kemudian akan muncul data pajak PBB menyerupai nama wajib pajak. Selain data dan tagihan PBB kamu, di website tersebut, kau juga sanggup melihat rincian lainnya, antara lain besarnya total NJOP, NJOP dan NJKP.
Bagaimana? Apa kalian jadi mempunyai pengertian yang lebih mendalam ihwal Pajak Bumi dan Bangunan? Mungkin kini kalian sudah siap melaksanakan pembayaran pajak ini. Kalau kalian memikirkan ihwal pajak ini sehubungan dengan bisnismu, mungkin kau jadi tidak mengecewakan pusing. Bagaimana ya caranya untuk sanggup mengelola pajak ini sekaligus dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya? Untuk pengelolaan administrasi finansial perusahaan yang optimal, serahkan semuanya ke JojoExpense. Dengan begini, kau tidak perlu lagi pusing menghitung dan mendata semuanya secara manual. Biarkan prosesnya berjalan secara otomatis!
Penggunaan istilah PPN mungkin sudah tidak absurd di telinga, apalagi bila kita sering berbelanja, atau makan di restoran maka akan muncul istilah tersebut di struk pembayaran. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam bahasa inggris disebut Value Added Taxes (VAT) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau tubuh dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Termasuk jenis pajak konsumsi, dan tidak langsung, pajak ini disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen) tidak menyetorkan eksklusif pajak yang ia tanggung. Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal yang dianggap krusial dalam Pajak Pertambahan Nilai. Disimak bersama, yuk!
Objek Pajak Pertambahan Nilai
Meneruskan klarifikasi di atas, kita juga harus mengetahui apa saja yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau disebut dengan Objek PPN. Objek PPN yang dimaksud berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah:
Penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam tempat pabean yang dilakukan oleh pengusaha
Penyerahan yang dimaksudkan disini yakni proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan tempat pabean yang dimaksudkan yakni wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Atau yang biasa dikenal dengan tempat perdagangan.
Impor barang kena pajak
Siapa yang tidak mengetahui barang impor? Istilah yang sudah sering kita temui ini mempunyai arti memasukkan barang dari negara lain ke negara kita secara legal. Barang tersebut nantinya akan dikenakan pajak dan harga dari penjual, biasanya sudah meliputi PPN yang harus dibayarkan.
Pemanfaatan jasa dan barang tidak berwujud kena pajak di dalam tempat pabean yang dilakukan oleh pengusaha
Menggunakan jasa ataupun barang tidak berwujud yang kena pajak di tempat pabean ternyata juga terkena PPN. Contohnya yakni pengusaha yang menjalankan perjuangan franchise harus menerapkan PPN dalam usahanya, alasannya ia memanfaatkan merek dagang milik orang lain.
Ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
Selain impor, pengiriman barang ke luar negeri, yang dikenal dengan istilah ekspor, juga tak luput dari PPN, khususnya bagi pengusaha kena pajak. Pengusaha harus membayar PPN terlebih dahulu sebelum mengirimkan barangnya supaya sanggup dikatakan tidak melanggar aturan dan legal.
Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak
Jasa yang akan dikirimkan ke luar negeri juga termasuk pada objek yang terkena PPN. Pada awal tercetusnya peraturan perihal PPN, semua jasa yang diekspor akan terkena pajak. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 telah ditetapkan tiga jenis jasa yang dibebaskan dari PPN atau PPN 0%, yakni Jasa Maklon, Perbaikan, dan Perawatan. Kemudian, semenjak pertengahan tahun 2018, Kementrian Keuangan mencanangkan pembebasan PPN untuk enam ekspor jasa lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan potensi ekspor Indonesia yang dianggap masih kurang kompetitif. Jadi, kita tunggu saja kelanjutan dari wacana ini ya!
Barang Atau Jasa yang Tidak Dikenakan PPN
Dilihat dari objek PPN, barang atau jasa yang akan dikenakan PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh alasannya itu, yang akan ditulis pada artikel ini yakni barang atau jasa yang tidak kena PPN untuk mempermudah pengklasifikasiannya. Barang dan jasa yang dimaksud dan tertulis dalam situs Direktorat Jenderal Pajak (https://www.pajak.go.id) meliputi:
Barang yang tidak terkena PPN
Tidak semua barang yang diperjual-belikan terkena PPN. Berikut akan disebutkan, barang-barang apa saja yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai:
Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil eksklusif dari sumbernya
Barang kebutuhan pokok yang diharapkan oleh rakyat banyak
Makanan dan minuman yang disajikan oleh pihak hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh perjuangan jasa boga atau catering
Uang, emas batangan dan surat berharga
Jasa yang tidak terkena PPN
Terdapat banyak macam jasa yang disediakan oleh tenaga kerja di Indonesia. Hampir semua penyedia jasa membebankan PPN kepada para konsumennya. Akan tetapi, tidak semua jasa akan terkena PPN, ibarat tumpuan yang akan disebutkan berikut ini:
Jasa pelayanan sosial dan kesehatan medis
Jasa pengiriman surat dan perangko, serta pengiriman uang dengan wesel
Jasa keuangan dan asuransi
Jasa keagamaan
Jasa pendidikan
Jasa hiburan dan kesenian
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bab yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.
Jasa tenaga kerja
Jasa perhotelan
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa penyediaan lahan parker
Jasa penggunaan telepon umum dengan uang logam
Jasa boga atau catering
Tarif PPN yang Berlaku di Indonesia
Bagian berikutnya yang akan dikupas mengenai Pajak Pertambahan Nilai yakni tarif yang berlaku. Terdapat beberapa tingkatan tarif PPN yang berlaku di Indonesia, yang diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Penetapan tarif ini, yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009, dibedakan ibarat berikut ini:
PPN 0%
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan beberapa macam ekspor Jasa Kena Pajak merupakan objek yang mempunyai tarif PPN 0%.
PPN 10%
Tarif ini akan berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di tempat Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur perihal kepabeanan. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih sanggup diubah menjadi paling rendah 5% sampai paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
PPN terendah 10% dan tertinggi 200%
Tarif terakhir yang ditetapkan oleh pemerintah yakni pajak yang berbentuk range angka 10-200%. Besarnya pajak yang ditetapkan, tergantung dari seberapa glamor dan mahal harga barang tersebut. Maka, tarif pajak ini berlaku untuk pajak penjualan atas barang mewah.
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yakni wajib Pajak dalam hal ini yang melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. PKP merupakan seorang pribadi atau tubuh perjuangan yang mempunyai jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp4,8 M sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013. Jadi, bagi pengusaha yang jumlah penjualan barang atau jasanya belum mencapai Rp4,8 Milyar maka belum sanggup dikukuhkan menjadi PKP. Tetapi jumlah penjualan barang atau jasanya sudah melebihi Rp4,8 Milyar maka pengusaha tersebut wajib melaporkan untuk sanggup dikukuhkan sebagai PKP. Pelaporannya paling lambat di simpulan bulan berikutnya sesudah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa melebihi Rp4,8 Milyar. Misalnya, usahamu gres menerima laba sebesar Rp4,8 Milyar di bulan Januari, jadi kau wajib mengukuhkan diri menjadi PKP paling lambat di simpulan Februari.
PPN yang Dikenakan Pada Transaksi Jual Beli Properti
Seandainya kau membeli sebuah properti secara mandiri, maka akan dibebankan PPN atas transaksi jual beli tersebut. Akan tetapi, bila kau melaksanakan transaksi melalui mediator (developer), biasanya pajak sudah termasuk di dalam harga jualnya yang berarti pajak telah dibayarkan oleh developer tersebut.
10% dari nilai transaksi, merupakan tarif yang dikenakan pada satu kali transaksi. PPN akan dikenakan pada ketika transaksi melebihi Rp36 juta, bila transaksi kurang dari angka tersebut, maka pembeli tidak perlu menanggung pajaknya. Adapun, nilai transaksinya termasuk jenis, nilai, luas, dan lokasi properti.
Pembayaran pajak sanggup dilakukan secara perorangan maupun eksklusif dari developer. Jika pajak dibayar perseorangan, maka tanggung jawab atas pajak tersebut ditanggung individu dari mulai penyetoran sampai pelaporannya. Namun, bila transaksi memakai perantara, pajak akan diurus oleh developer dari proses awalnya. Namun, tidak ada perbedaan waktu untuk mengurus pajak baik individu ataupun melalui developer. Penyetoran PPN selambat-lambatnya 15 bulan berikutnya sesudah terjadinya transaksi, dan pelaporannya selambat-lambatnya 20 bulan berikutnya sesudah transaksi di kantor pajak setempat.
PPN Bangunan yang Tergolong Mewah
Lalu bagaimana penetapan PPN bila kau membangun properti sendiri? Bagaimanakah pengenaan PPN atas transaksi rumah mewah, apartemen, k0nd0minium, dan town house sebagai bangunan yang tergolong mewah? Terdapat dua aturan yang mengatur hal tersebut, ibarat yang akan dijelaskan di bawah ini:
Peraturan Pertama
Jika melaksanakan acara membangun sendiri maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 akan dikenakan PPN apabila:
Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam acara perjuangan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang risikonya dipakai sendiri atau dipakai oleh pihak lain
Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha. Bangunan untuk tempat tinggal yakni bangunan atau konstruksi yang semata-mata diperuntukkan bagi tempat tinggal (tidak termasuk kemudahan olahraga atau kemudahan lain). Bangunan untuk tempat perjuangan yakni keseluruhan bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat perjuangan termasuk seluruh kemudahan yang ada
Luas bangunan 200m2 atau lebih dan bersifat permanen yang berlaku semenjak 1 Juli 2002
Mungkin akan timbul pertanyaan berapa sih tarif PPN untuk kau yang membangun propertimu sendiri? Tarifnya yakni 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak sendiri diambil 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan. Nah, kemudian kapan ketika yang sempurna untuk memulai perhitungan PPN terutang? PPN terutang terhitung semenjak pembangunan secara fisik acara itu dimulai. Namun bila acara membangun sendiri tersebut dilakukan secara bertahap, maka masih dianggap sebagai satuan acara dengan masa tenggang 2 tahun.
Pembayaran pajak selambat-lambatnya yakni 15 bulan berikutnya sesudah bulan terjadi pengeluaran biaya untuk bangunan tersebut. Penyetorannya sanggup dilakukan di Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan memakai Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian penyetoran dan pembayaran pajak dilakukan pada tanggal 20 pada bulan dilakukannya penyetoran dengan membawa bukti penyetoran PPN di lembar ketiga SSP.
Peraturan Kedua
Kemudian, bagaimana PPN yang dikenakan untuk bangunan yang tergolong mewah, ibarat rumah mewah, apartemen, k0nd0minium, dan town house? Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.03/2009 tarif yang dikenakan yakni sebesar 20% untuk:
Rumah dan town house dari jenis non strata title, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 350m2 atau lebih
Apartemen, k0nd0minimum, town house, dan sejenisnya dari jenis strata title dengan luas bangunan 150m2
Lantas, kapan sih terhitungnya pajak terutang untuk bangunan yang tergolong glamor tersebut? Pajak terutang terhitung bila bangunan tersebut sudah resmi dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya.
Apakah kalian jadi lebih paham perihal Pajak Pertambahan Nilai? Ada baiknya kalau kalian membeli sesuatu, terutama barang mewah, kalau kalian mengerti perihal seluk beluk PPN ini. Dengan begitu, kalian sanggup merencanakan dan mengelola keuangan kalian dengan lebih baik. Tentu saja, dengan mencatat pengeluaran kalian, kalian pun jadi tahu transparansi pemakaian finansial kalian. Dalam perusahaan, hal ini sanggup sangat menyita waktu dan tenaga. Oleh alasannya itu, serahkan saja administrasi pengeluaran perusahaanmu kepada JojoExpense. Arus kas lebih terkontrol, efisiensi waktumu meningkat dan semua data terkumpul dengan kondusif terjamin. Buat apa masih mengandalkan manual?
