KEMENPANRB, Kemendikbud, BKN, dan Polisi Republik Indonesia Teken MOU terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangkaian Seleksi CPNS 2018
Sebagai wujud janji demi mewujudkan seleksi CPNS tahun 2018 yang aman, transparan dan bersih dari KKN, pemerintah melalui Kementerian PANRB, Kemendikbud, BKN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (28/9/2018).
Demi penyelenggaraan seleksi yang higienis dan transparan, pemerintah siap mengantisipasi praktik percaloan dan joki. Menteri PANRB mengimbau biar niatan jelek untuk melaksanakan kecurangan dalam Seleksi CPNS 2018 biar dihilangkan.
"BKN dan Kemendikbud kita satukan jaringannya. Nanti pak Kapolri dan jajarannya akan membantu pengamanannya, bukan cuma fisik, tetapi dalam problem teknologi gosip dan siber. Kami mohon bapak Kapolri beserta jajaran sanggup mengantisipasi melalui operasi-operasinya," pinta Syafruddin.
Penandatanganan ini untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 biar berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, higienis dari praktik KKN dan tidak dipungut biaya alias gratis. Penandatanganan MOU tersebut disaksikan eksklusif oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB Syafruddin memaparkan bahwa penggunaan CAT-BKN pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 ini akan di back-up dengan kemudahan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud. “Ini dilakukan biar lebih mendekatkan penerima dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, bahwa BKN akan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan Kemendikbud dan Polisi Republik Indonesia serta merekomendasikan kepada Kementerian PANRB wacana lokasi pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018.
Syarifuddin mengharapkan nota kesepahaman dibutuhkan sanggup mendorong sinergi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki banyak sekali instansi yang terlibat. Seleksi CPNS sanggup dipandang sebagai kerja pemerintah secara utuh, bukan hanya urusan sektor tertentu saja.
"Kerja sama ini dimaksudkan untuk menawarkan kepastian dalam pelaksanaan seleksi. Bahwa apa yang diupayakan betul-betul murni. Dan tidak ada satu hal pun mengganggu dan direkayasa oleh pihak lain," tegas Menteri PANRB.
Ucapan terima kasih disampaikan Syafruddin atas kesediaan Kemendikbud, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan rangkaian Seleksi CPNS 2018.
Bagi Kapolri Tito Karnavian, penyelenggaraan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, dan profesional akan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum akhir ketidakpuasan masyarakat. Berkaca pada pengalaman Polisi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan rekrutmen Calon Anggota Polisi Republik Indonesia dan Mahasiswa Akademi Kepolisian selama beberapa tahun terakhir yang minim gejolak, ia menekankan pentingnya transparansi.
"Karena Polisi Republik Indonesia 'kan mempunyai kewenangan hukum, intelijen yang bisa memonitor, kita juga ada kemampuan siber yang bisa membantu sistem. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga proses rekrutmen ini higienis dan transparan. Calo-calo akan kita sikat," kata Kapolri.
Sekian goresan pena yang berjudul: