√ Referensi Makalah Perihal Administrasi Berbasis Sekolah

BAB  I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Fakta yang ada kini ini menyatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi majunya kehidupan masyarakat dalam segala aspek bidang kehidupan. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk mencari solusi dalam menangani kasus ini. Untuk membuat masyarakat yang maju maka hal perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu yang pada alhasil mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang berpengaruh dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia bermetamorfosis insan yang berkualitas sehingga bisa dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Hal ini sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional bahwa Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif atau insan paripurna.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Hal ini didasarkan pada suatu perkiraan bahwa MBS merupakan pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan banyak sekali kebijakan secara luas. Dengan demikian, mahasiswa calon guru SD semestinya sanggup memahami penerapan MBS sebagai bekal saat berada di sekolah nantinya.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan kasus dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengertian Manajemen Berbasis Sekolah ?
2. Bagaimanakah sejarah munculnya Manajemen Berbasis Sekolah ?
3. Apakah yang menjadi alasan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ?
4. Apakah tujuan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah ?
5. Bagaimanakah prinsip-prinsip dan karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah ?
6. Bagaimana mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah ?
7. Apakah peranan masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan kasus di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Untuk mengetahui sejarah munculnya Manajemen Berbasis Sekolah.
3. Untuk mengetahui alasan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah.
4. Untuk mengetahui tujuan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah.
5. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dan karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah.
6. Untuk mengetahui mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah.
7. Untuk mengetahui peranan masyarakat dalam peneran Manajemen Berbasis Sekolah.

Adapun manfaat dari makalah ini yaitu :

1. Sebagai solusi alternatif dalam mengelola dan memanejemen pendidikan di sekolah
2. Menambah wawasan penulis pembaca makalah ini dalam memahami referensi dari perubahan dan penemuan pendidikan dalam aspek manejemen dan pengololaan pendidikan khususnya di sekolah.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

MBS merupakan paradigma gres pendidikan yang mengatakan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan nasional. MBS merupakan wujud dari reformasi pendidikan yang memperlihatkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para siswa.

Dapat juga dikatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya yaitu penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara berdikari oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

B. Sejarah Munculnya Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

Secara faktual, telah banyak perjuangan yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Namun hasilnya kurang menggembirakan. Secara garis besar faktor-faktor penyebabnya yaitu :

1. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada output pendidikan terlalu memusatkan pada input, sehingga proses pendidikan kurang diperhatikan.
2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menimbulkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi. Oleh lantaran itulah sekolah menjadi tidak mandiri, kurang inisiatif dan miskin kreativitas, sehingga perjuangan dan saya untuk membuatkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.
3. Peran serta masyarakat, terutama orang bau tanah siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, selama ini hanya terbatas pada pinjaman dana, padahal mereka sangat penting dalam proses-proses pendidikan ibarat pengambilan keputusan, monitoring, penilaian dan akuntabilitas. Oleh lantaran itulah perlu desentralisasi pendidikan sebagai faktor pendorong MBS ini.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, konsep Site Based Management merupakan seni administrasi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran pendidikan, sumberdaya pendidik, kurikulum dan penilaian pendidikan (penilaian). Demikian juga studi yang dilakukan di El Salvador, Nepal dan Pakistan. Rata-rata warta memperlihatkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Sementara di Australia, School Based Management merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai forum yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut visi, misi, dan tujuan atau sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif sekolah yang lain. MBS di Australia dibangun dengan memperhatikan kebijakan dan panduan dari pemerintah negara kepingan di satu pihak, dan di pihak lain dari partisipasi masyarakat melalui school council dan parent and community association. Perpaduan keduanya melahirkan dokumen penting penyelenggaraan MBS yaity school policy yang memuat visi, misi, sasaran, pengembangan kurikulum, dan prioritas program, (2) school planning review serta (3) school annual planning quality assurance. Akuntabilitas dilakukan melalui external and internal monitoring.

Dengan berguru keberhasilan di negara lain seiring dengan diberlakukannnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU.No.22 Tahun 1999 ihwal Otonomi Daerah dan Undang-undang N0.25 ihwal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka semakin membuka peluang kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami desentralisasi pula yang salah satu bentuknya berupa Manajemen Berbasis Sekolah. Sejarah gres pengelolaan pendidikan di Indonesia melalui MBS menimbulkan pengelolaan pendidikan di Indonesia berpola desentralisasi, otonomi, pengambilan keputusan secara partisipatif. Pendekatan birokratik tidak ada lagi, yang ada yaitu pendekatan profesional.

Dalam Pasal 11 UU No.25 Tahun 1999, kewenangan tempat kabupaten dan kota, meliputi semua bidang pemerintahan termasuk di dalamnya pendidikan dan kebudayaan, maka terdapat otonomi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan yang mengarah kepada pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkeadilan.

C.  Alasan Diterapkannya Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

Berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional  ada beberapa alasan yang mendasari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu :

1. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
2. Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.
3. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan bahaya bagi dirinya sehingga beliau sanggup mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
4. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan penerima didik.
5. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah lantaran pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
6. Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
7. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah membuat transparansi dan demokrasi yang sehat.
8. Sekolah sanggup bertanggungjawab ihwal mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua penerima didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga beliau akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
9. Sekolah sanggup melaksanakan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan pinjaman orangtua penerima didik, masyarakat, dan pemerintah tempat setempat.
10. Sekolah sanggup secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Sedangkan Nukolis mengatakan alasan MBS sebagai berikut:

Pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan bahaya bagi dirinya, sehingga sekolah sanggup mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahuikebutuhannya. Ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sanggup membuat transparansi dan demokrasi yang sehat.

Menurut Mulyasa alasan MBS antara lain:

1. Pemerintah mempunyai konsisten untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan
2. Kegagalan program-program peningkatan kualitas pendidikan sebelumnya (JPS/Aku Anak Sekolah) lantaran administrasi yang terlalu kaku dan sentralistik
3. Muncul pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan banyak sekali kebijakan secara luas.

Data lain didapat dari internet yang menjabarkan alasan penerapan MBS di sekolah antara lain:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan bahaya bagi dirinya, sehingga sanggup mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan penerima didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih sempurna untuk memenuhi kebutuhan sekolah lantaran pihak sekolahlah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila masyarakat setempat juga ikut mengontrol
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah, membuat transparansi dan demokrasi yang berpengaruh Sekolah bertanggung jawab ihwal mutu pendidikan sekolah masing-masing kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat
6. Sekolah sanggup melaksanakan persaingan yang sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif dengan pinjaman orang tua, masyarakat, dan pemerintah
7. Sekolah sanggup secara sempurna merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Berdasarkan alasan yang dijabarkan di atas sanggup diambil alasan MBS berdasarkan penulis antara lain:

1. Lingkungan yang paling erat dengan siswa yaitu lingkungan sekolah. Sehingga stakeholders dapat menyesuaikan acara berdasarkan kebutuhan
2. Adanya keterbukaan sehingga masyarakat mengetahui dengan terperinci lantaran masyarakat ikut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan
3. Semangat untuk bersaing tinggi dengan sekolah lain dari tempat sendiri hingga nasional.
4. Aspirasi masyarakat cepat tersampaikan.

D.  Tujuan Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

Tujuan penerapan administrasi berbasis sekolah secara umum yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara terperinci MBS bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, (3) meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah ihwal mutu sekolahnya dan (4) meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah ihwal mutu pendidikan yang akan dicapai.

Menurut Nanang fatah Tujuan penerapan MBS memberi leluasa pada pihak pengelola pendidikan yang seharusnya dilakukandi sekolah masing-masing bahkan dalam mengambil keputusan pengelola pendidikan tidak harus menunggu dari pemerintah. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan administrasi ke setiap yang berkepentingan di tingkat local.

Kepala Sekolah/Madrasah diberi kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, proses penyelenggaraan pada Sekolah yang dipimpin. Albers Mohrman menguraikan bahwa: Sebagai suatu konsep, bisa dikatakan MBS merupakan tawaran model reformasi pada ranah pendidikan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk rekstrukturisasi sekolah dengan mengubah sistem sekolah dengan melaksanakan kegiatannya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan mengubah desain stuktur organisasinya.

Namun demikian dalam memahami tujuan penerapan MBS diharapkan wawasan, pengertian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam penerapan MBS. Tanpa memahami tujuan tersebut, maka Penerapan MBS tidak akan berjalan, MBS bukanlah sekedar pertanggung tanggapan sekolah pada kasus administrative keuangan dan bersifat vertical sesuai jalur birokrasi, maupun pusat-pusat birokrasi di bawahnya. Lebih lanjut Umaedi menegaskan, tanpa pertanggung tanggapan hasil pelaksanaan program.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi serta tidak ada unsur pemfokusan dari pemerintah. Peningkatan mutu sanggup tempuh melalui peranserta orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan eksekusi sebagai kontrol, serta hal lain yang sanggup menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara yang sudah maju, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, ihwal Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1:Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Kebijakan MBS bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output dan outcome bukan pada metodologi atau prosesnya. Antara mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, pendidikan yang bermutu yaitu yang relevan dengan banyak sekali kebutuhan dan konteksnya.

E. Prinsip-prinsip dan Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Ada beberapa prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu :

1. Prinsip Otonomi sebagai kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri (pengelolaan mandiri). Dalam hal prinsip pengelolaan berdikari dibedakan dari pandangan yang menganggap sekolah hanya sebagai satuan organisasi pelaksana yang hanya melaksanakan segala sesuatu berdasarkan pengarahan, petunjuk, dan instruksi dari atas atau dari luar. Kemandirian dalam acara dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/ menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan menentukan cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
2. Prinsip Fleksibilitas yang dalam hal ini sanggup diartikan sebagai keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan sekolah yang lebih besar, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu isyarat dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya. Dengan prinsip fleksibilitas ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Seperti pada prinsip otonomi di atas, prinsip fleksibilitas yang dimaksud tetap mengacu pada kebijakan, peraturan dan perundangan yang berlaku. Program dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, bahkan saat alokasi anggaran yang dimiliki sekolah jumlahnya sama, tetapi pemfokusan dan pemilihan prioritas sanggup berbeda. Prinsip ini membuka kesempatan bagi kreativitas sekolah untuk melaksanakan upaya-upaya inovatif yang diyakini sanggup meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah, terutama proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Prinsip inisiatif yang didasarkan atas konsepsi bahwa insan bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh lantaran itu, potensi sumberdaya insan harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Dengan demikian, forum pendidikan harus memakai pendekatan pengembangan sumber daya insan (human resources development) yang mempunyai konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan insan di sekolah sebagai aset yang amat penting dan mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Prinsip tersebut memperlihatkan pentingnya faktor insan pada efektivitas orgnanisasi. Perspektif sumber daya insan menekankan bahwa orang yaitu sumber daya berharga di dalam organisasi sehingga butir utama administrasi yaitu membuatkan sumber daya insan di dalam sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan perspektif ini, maka MBS bertujuan membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah biar sanggup bekerja dengan baik dan membuatkan potensinya.

Adapun karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu sebagai berikut :

1. Sekolah dengan MBS mempunyai misi atau impian menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam acara pendidikan dan memberi arah kerja.
2. Aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat acara sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lantaran secara tidak pribadi memperkenalkan perubahan administrasi sekolah dari administrasi kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah.
3. Terjadinya proses perubahan seni administrasi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh lantaran itu dalam konteks pelaksanaan MBS, perubahan seni administrasi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang sempurna dan relevan dengan kebutuhan sekolah.
4. Keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya.
5. MBS menuntut tugas aktif sekolah, direktur sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah.
6. MBS menekankan relasi antar insan yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh lantaran itu, iklim organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen sehingga efektivitas sekolah sanggup tercapai.
7. Peran direktur sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.
8. Dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai berdasarkan indikator multitingkat dan multisegi.

F.   Implementasi Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, tidak ada ketetapan ihwal seni administrasi yang digunakan. Strategi implementasi MBS akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, dan antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Namun demikian, implementasi MBS akan berhasil apabila bertolak dari seni administrasi yang mengacu kepada prinsip dan karakteristik MBS itu sendiri.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi MBS ialah: (1) adanya political will dari pengambil kebijakan yang sanggup dijadikan dasar aturan bagi sekolah, (2) finansial atau keuangan yang memadai, (3) sumber daya insan yang tersedia, (4) budaya sekolah, (5) kepemimpinan, serta (6) keorganisasian sekolah. Keenam faktor tersebut tidak sanggup dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam mendukung keberhasilan implementasi MBS.

Sekolah yang telah menerapkan MBS sanggup dilihat dari beberapa ukuran atau indikator. Indikator-indikator tersebut sanggup dilihat dari 3 pilar kebijakan pendidikan nasional yaitu pemerataan dan peningkatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata layana pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan ketiga pilar tersebut, indikator-indikator keberhasilan implementasi MBS sanggup dilihat dari semakin meningkat dan membaiknya: (1) jumlah siswa yang menerima layanan pendidikan, (2) kualitas layanan pendidikan (seperti pembelajaran), yang berdampak pada peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa dan jumlah siswa yang tingkat tinggal kelas menurun, (4) produktivitas sekolah (efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya), (5) relevansi pendidikan, (6) keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, (7) partisipasi orang bau tanah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, (8) iklim dan budaya kerja sekolah, (9) kesejahteraan guru dan staf sekolah, serta (10) demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Contoh-contoh indikator keberhasilan implementasi MBS yaitu sebagai berikut: (a). Dilihat dari aspek pemerataan dan peningkatan saluran yaitu meningkatnya nilai APK, APM dan AT. (b) dilihat dari aspek mutu yaitu meningkatnya prestasi akademik dan non- akademik siswa, ibarat nilai ujian sekolah, meraih prestasi dalam olimpiade matematika, dan sebagainya. (c) dilihat dari aspek layanan pendidikan di sekolah yaitu berkurangnya jumlah siswa yang tinggal kelas, drop out, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS dilihat dari banyak sekali aspek, yaitu (a) aspek organisasi: sekolah menyusun planning pengembangan sekolah dan sanggup menggerakkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. (b). Pembelajaran: meningkatkan kualitas berguru siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. (c) sumber daya manusia: memberdayakan staf dan menempatkan personil yang sanggup melayani keperluan siswa, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi staf.

G. Peranan Masyarakat dalam Penerapan Manajemen Berbasis sekolah (MBS)

Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa pinjaman dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Peran serta masyarakat sudah sanggup dianggap baik kalau sanggup dapat terlibat dalam bidang pengelolaan sekolah, apalagi bila sanggup masuk ke biang akademik. Orang bau tanah merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan MBS. Sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan kemajuan berguru anaknya, orang bau tanah sudah selayaknya dilibatkan secara aktif oleh sekolah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta mereka tidak hanya berupa dana, tetapi juga pemikiran atau tenaga dalam pembelajaran, perencanaan pengembangan sekolah, dan pengelolaan kelas. Komitmen dan kerjasama sangat diharapkan dalam upaya realisasi tugas serta ini. Antara sekolah dan orang bau tanah idealnya saling proaktif. Peran serta orang bau tanah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah sanggup diubahsuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi dan kemampuan orang tua.

Demikian pula, pinjaman masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan tugas serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia perjuangan dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa mempunyai dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah sanggup berjalan dengan baik apabila komite sekolah diberdayakan secara optimal. Komite sekolah dibuat sebagai kawan sekolah dalam membuatkan diri menuju peningkatan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya komite sekolah bekerja berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.

Sebagai kawan sekolah, komite sekolah mempunyai tugas sebagai (1) advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) perantara atau penghubung tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Sejalan dengan upaya memberdayakan dan meningkatkan tugas masyarakat, sekolah diharapkan sanggup membina jalinan kerjasama dengan orang bau tanah dan masyarakat. Sebagai kepingan dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite/dewan sekolah ini merupakan wujud administrasi partisipatif yang melibatkan tugas serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil yaitu kebijakan dan keputusan bersama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

 BAB III

KERSIMPULAN

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya yaitu penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara berdikari oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Tujuan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah secara umum yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah meliputi : Prinsip Otonomi, Prinsip inisiatif, dan Prinsip inisiatif. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah ada delapan. Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, tidak ada ketetapan ihwal seni administrasi yang digunakan. Strategi implementasi MBS akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, dan antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Namun demikian, implementasi MBS akan berhasil apabila bertolak dari seni administrasi yang mengacu kepada prinsip dan karakteristik MBS itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. Kurikulum SD Tahun 1994. Jakarta.

Depdikbud. Manajemen peningkatan berbasis sekolah. Jakarta. 1994

Ibnu Syarif, Drs. Super visi pendidikan .Yemmars.1971

Suhadi . implikasi desentralisasi pendidikan dalam pengelolaan pendidikan daerah. Makal;ah seminar. FIP.2002

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: -.

Mulyasa, E. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurkolis. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryosubroto, B. 2010. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.

Umaedi, dkk. 2009. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Universitas Terbuka.

http//www.pdfsearch.com/MBS

E. Mulyasa, 2002. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

————-, 2004. Manajemen berbasis Sekolah. Jakarta: Rosda cet ke.7

Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Susan Albers Moharman, 1994. School-Based Manajeman. Organizing for High Performance San Fransisco: Jossey Bass

Umaedi, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. (MMBS/M) Jakarta: CEQM

Sumber http://risalridwan.blogspot.com