Negara yang mempunyai wilayah kecil bukan berarti negara yang tidak berpengaruh. Banyak negara di dunia yang mempunyai wilayah kecil namun pengaruhnya besar. Salah satu yang menjadikannya besar ialah alasannya ialah keadaannya yang makmur dan juga sejahtera. Kekayaan dan kemapanan dalam mengatur rakyat menjadi poin penting bagi suatu negara kaitannya kedudukan dengan negara lain. Salah satu negara kecil yang makmur dan kuat di wiayah Asia Tenggara ialah Brunei Darussalam.
Brunei Darusalam merupakan negara yang mempunyai wilayah kecil, namun mempunyai kemakmuran yang sangat terkenal. Rakyat Brunei sanggup mencicipi kemakmuran alasannya ialah hasil dari negara Brunei sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik. Yang trekenal dari sistem pemerintahan Brunei ialah dipimpin oleh seorang Sultan yang menjabat sebagai kepala negara sekligus kepala pemerintahan. Selain itu, di Brunei ini sangat dikenal memegang prinsip- prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari- hari. Pada kesempatan kali ini kita akan menengok lebih dalam mengenai sistem pemerintahan di Brunei Darussalam.
Pemerintahan Brunei Darussalam
Sistem pemerintahan di Brunei Darussalam tergolong tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman, negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari- hari. Brunei Darussalam ialah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan. Mengapa pulau tersebut dinamakan Borneo? Hal ini alasannya ialah pada zaman dahulu orang- orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, alasannya ialah merupakan bandar perdagangan terbesar. Hal ini mengambarkan bahwa meskipun secara wilayah negara ini kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya ialah besar.
Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Di negara ini, rakyat juga dilibatkan dalam setiap keputusan negara. Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam ialah negara yang tidak mempunyai dewan legislatif. Pada tanggal September tahun 2000, sultan Brunei mengadakan sidang untuk menentuka parlemen yang tidak pernah diadakan semenjak tahun 1984. Dewan parlemen yang dibuat ini tidak mempunyai kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan, dengan demikian Brunei menjadi salah satu negara yang mempunyai politik paling stabil di benua Asia.
Pemerintahan Brunei Darussalam ialah Monarki Absolut
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan mutlak. Pemerintahan yang demikian ini disebut dengan Monarki Absolut. Secara teoritis, pemerintahan Monarki Absolut ialah bentuk pemerintaha dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya. Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil alasannya ialah jumlah penduduknya yang sedikit. Pemimpin yang seorang sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan demikian maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri. Namun di Brunei Darussalam ini, meski sultan mempunyai kekuasaan mutlak, nyatanya tetap berlaku sistem demokrasi dimana rakyat masih diakui pndapatnya. Sehingga sanggup dikatakan bahwa negara Brunei Darussalam tidak hanya bersifat monarki adikara namun juga demokrasi.
Kepala Pemerintahan Brunei Darussalam
Setiap negara niscaya mempunyai pemimpin. Hal ini alasannya ialah syarat sebuah negara tidak hanya ada daerah dan rakyat saja, namun juga ada pemerintahan. Pemerintahan berarti ada yang mempimpin dan ada yang dipimpin, dan juga ada peraturan yang berlaku. Seperti halnya Indonesia, yang dikepalai oleh seorang presiden, Brunei Darussalam juga mempunyai pemimpin. Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan. Sultan di Brunei Darussalam menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan menyerupai perdana menteri. Di Brunei Darussalam, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang sultan sangat besar. Namun meski demikian, pelaksanaan pemerintahan di Brunei Darussalam bersifat demokratis. Rakyat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.
Sultan- sultan Brunei Darussalam
Sejarah mencatat nama- nama sultan yang pernah memimpin Brunei Darussalam. Adapun nama- nama sultan yang pernah memerintah negara ini antara lain sebagai berikut:
- Sultan Muhammad Shah (1383-1402),
- Sultan Ahmad (1408-1425),
- Sultan Syarif Ali (1425-1432),
- Sultan Sulaiman (1432-1485),
- Sultan Bolkiah (1485-1524),
- Sultan Abdul Kahar (1524-1530),
- Sultan Saiful Rizal (1533-1581),
- Sultan Shah Brunei (1581-1582),
- Sultan Muhammad Hasan (1582-1598),
- Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598-1659),
- Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1669-1660),
- Sultan Haji Muhammad Ali (1660-1661),
- Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661-1673),
- Sultan Muhyiddin (1673-1690),
- Sultan Nasruddin (1690-1710),
- Sultan Husin Kamaluddin (1710-1730) (1737-1740),
- Sultan Muhammad Alauddin (1730-1737),
- Sultn Omar Ali Saifuddien I (1740-1795),
- Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807),
- Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804),
- Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807–1826),
- Sultan Muhammad Alam (1826-1828),
- Sultan Oemar Ali Saifuddin II (1828-1852),
- Sultan Abdul Momin (1852-1885),
- Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906),
- Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924),
- Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950),
- Sultan Omar’Ali Saifuddien III (1950-1967),
- Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (1967-kini)
Nah itulah nama- nama Sultan yang pernah memerintah di Brunei Darussalam. Demikianlah hal- hal yang sanggup kami sampaikan mengenai pemerintahan di Brunei Darussalam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
Sumber aciknadzirah.blogspot.com