Pengertian Sistem Politik Indonesia Terlengkap – Kali ini seputarpengetahuan.com akan mengajak kita semua untuk lebih mengenal sistem politik Indonesia, mengenal sistem politik Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara.
Pengertian Sistem Politik Indonesia (Pembahasan Terlengkap)
Mari kita mulai dengan hal yang sangat fundamental untuk memahami sistem politik di Indonesia.
Pengertian Sistem Politik Indonesia
Dimulai dengan definisi perihal sistem politik. Beberapa definisi mengenai sistem politik, salah satunya yaitu Almond menyatakan sistem politik yaitu relasi timbal balik/interaksi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Selanjutnya Rober A. Dahl, mendefinisikan sistem politik sebagai pola tetap dari aneka macam relasi antara insan yang melibatkan tingkat, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang tertentu.
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik yaitu prinsip yang membentuk kesatuan relasi untuk mengatur pemerintahan serta melakukan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan relasi Negara dengan Negara.
Berikutnya Rusadi Kartaprawira beropini bahwa sistem politik yaitu cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berafiliasi satu sama lain dan memperlihatkan suatu proses yang terus-menerus.
Dari seluruh uraian yang sudah dijelaskan sanggup diambil garis lurus bahwa sistem politik selalu berkaitan dengan aneka macam macam aktivitas dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).
Sistem politik Indonesia dibangun demi tujuan untuk mewujudkan impian bangsa dan tujuan nasional yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dalam penyelenggarkan politik negara perlu mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara. Tentunya hal tersebut memerlukan daya dan dana untuk menjamin tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya kiprah negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sistem politik negara sebagai sentra tentunya mempunyai aneka macam sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam kiprahnya sistem politik terus berkembang sesuai dengan perkembangan kiprah dan fungsi pemerintahan.
Politik yaitu semua lembaga-lembaga negara yang menerima legitimasi dari negara. Termasuk beberapa forum yang menjalankan fungsi politik menyerupai fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penyusunan budi memerlukan adanya kepaduhan baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Kepaduhan tersebut akan memudahkan terwujudnya impian masyarakat dalam bernegara.
Suprastruktur politik yaitu Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini diamanahi untuk menciptakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan tubuh yang ada di masyarakat menyerupai Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya merupakan infrastruktur politik.
Masyarakat memberikan aspirasinya melalui badan-badan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat melalui aspirasi yang disampaikan dibutuhkan bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh forum negara.
Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
- Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada tubuh yang berbeda
- Negara dengan asas hukum
- Pemerintah menurut konstitusi
- Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
- Pemerintahan mayoritas
- Pemilu yang bebas
- Parpol lebih dari satu dan bisa melakukan fungsinya
Sebagai suatu sistem politik, prinsip-prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Prinsip-prinsip tersebut juga harus menjadi setiap langkah yang diambil negara. Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan baik bila salah satu komponen tidak berjalan sesuai fungsinya. Sebagai contoh, sebuah negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak memperoleh hak untuk menentukan sehingga tidak ada ratifikasi akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas.
Demokrasi yang tanpa pembatasan dan dasar pijak yang terang cenderung menjadi tirani mayoritas. Sebuah keadaan di mana hak-hak minoritas menjadi tak terjamin. Kebebasan yang tidak dibatasi mengahadirkan keadaan yang merisaukan.
Hak-hak langsung atau kelompok selalu berada dalam bahaya langsung atau kelompok mayoritas. Negara dengan sistem politik demokrasi harus menjamin hak-hak masyarakat melalui tatanan politik yang ditetapkan dalam konstitusi. Sistem politik demokrasi pancasila menawarkan kekuasaan dan membatasi kekuasaan pemerintahan menurut persetujuan yang diperintah (rakyat).
Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Sistem Politik Indonesia (Pembahasan Terlengkap), biar artikel diatas sanggup bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terimakasih 🙂
Sumber http://www.seputarpengetahuan.co.id